Tampilkan postingan dengan label Timur Tengah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Timur Tengah. Tampilkan semua postingan

Profesor Zionis Serukan Perkosa Ibu & Wanita Anggota Perlawanan

Dr. Mordechai Kedar
Dr. Mordechai Kedar

Saat bom menghujani Gaza dan pasukan zionis "Israel" bergera dengan tank dan buldoser, wawancara radio baru-baru ini yang dilakukan di radio Israel menuai pelbagai kritik dari pelbagai belahan, termasuk di wilayah pendudukan Palestina sendiri. Demikian ungkap kritikus politik Barat, Brandon Turbeville.

"Kendati wawancara telah dilakukan hampir tiga minggu lalu, tak lama setelah mayat tiga remaja zionis ditemukan selepas diculik dan dibunuh, Dr. Mordechai Kedar menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk memaksa 'teroris' (maksudnya: anggota kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam) berpikir dua kali tentang tindakannya adalah ancaman pemerkosaan terhadap saudari dan ibunya," tutur Turbeville.

Seorang sarjana Timur Tengah dari Bar-Ilan University di wilayah pendudukan Palestina, Dr. Kedar, menyatakan, "Anda harus memahami budaya di mana kita hidup. Satu-satunya hal yang menghalangi [pemimpin Hamas] adalah ancaman terhadap hubungan antara kepala dan bahu mereka."

Program "Hakol Diburim" yang dipandu Yossi Hadar kemudian bertanya, apakah pertimbangan itu "dapat merembes ke bawah" di jajaran Hamas? Kedar menjawab, "Tidak, karena di jajaran bawah, pertimbangannya sama sekali berbeda. Para teroris seperti yang menculik anak-anak dan membunuh mereka--satu-satunya hal yang menghalangi mereka adalah jika mereka tahu bahwa kakak atau ibunya akan diperkosa saat mereka tertangkap. Apa yang dapat Anda lakukan, itulah budaya di mana kita hidup."

Hadar berusaha untuk mengendalikan kembali pernyataan Kedar itu dengan mengatakan, "Tentu saja kita tidak dapat mengambil langkah-langkah seperti itu...."

Namun, Kedar menegaskan pernyataannya sendiri dengan menanggapi, "Saya tidak berbicara tentang apa yang harus atau tidak harus kita lakukan. Saya sedang berbicara tentang fakta-fakta. Satu-satunya hal yang menghalangi seorang pengebom bunuh diri adalah pengetahuan bahwa jika ia menarik pelatuk atau meledakkan dirinya sendiri, maka adiknya akan diperkosa. Itu saja. Itulah satu-satunya hal yang akan membawanya pulang ke rumah, demi menjaga kehormatan adiknya."

"Di tengah kontroversi, Bar-Ilan berusaha, meskipun buruk, untuk meremehkan pernyataan Kedar," kata Turbeville. Pernyataan Kedar secara tegas berada dalam antrean panjang komentar yang melecehkan dan sepenuhnya tidak bermoral, yang muncul dari kalangan akademisi modern di seluruh dunia.

Mengingat jejak rekam kebiadaban "Israel" dalam mengampanye pembasmian terhadap rakyat Palestina, kita harus bertanya-tanya, apakah komentar Kedar akan disembunyikan di bawah karpet atau malah akan dijadikan kebijakan resmi "Israel"?

'Assad Akan Serang Tel Aviv Jika Israel Serang Hizbullah'

Bashar al Assad, Presiden Suriah dan Sayyid Hasan Nasrullah, Sek Jen Hizbullah, Lebanon.jpg
Bashar al Assad, Presiden Suriah dan Sayyid Hasan Nasrullah, Sek Jen Hizbullah, Lebanon.jpg

Menurut seorang perwira senior Israel, hubungan antara Hizbullah dan rezim Assad sangat erat.

Menurut periwra itu, "Intervensi Hizbullah dalam perang Suriah membuat Presiden Assad siap memberi Hizbullah semua senjata yang dapat mengubah ‘permainan’ dan masuk ke medan perang untuk mendukung partai [Hizbullah]."

Perwira itu juga mengatakan, tentara Suriah akan menyerang Tel Aviv dengan senjata berat jika Israel sampai memerangi Hizbullah. Dia menambahkan, Israel menduga bahwa Hizbullah dan tentara Suriah berada di balik ledakan bom yang menargetkan patroli militer Israel di Dataran Tinggi Golan.

Mengenai kemampuan militer Hizbullah, pejabat Zionis itu mengatakan bahwa Hizbullah memiliki 100.000 lebih roket pinpoint yang bisa menargetkan entitas Zionis dengan 3000 roket dalam sehari.

"Tentara Zionis merasa khawatir akan pengalaman militer yang diperoleh pejuang Hizbullah dari perang Suriah," tambah perwira Israel itu.

Lagi, Pasukan Pro Rusia Sita Kapal Ukraina

Slavutich, Kapal Ukrania yang di kuasai pro Rusia.jpg
Slavutich, Kapal Ukrania yang di kuasai pro Rusia.jpg

Sekelompok pria bersenjata pro Rusia kembali menguasai kapal lain Armada Laut Hitam Ukraina di pelabuhan Sevastopol, Crimea.

Pada hari Sabtu (22/3/14), Kementerian Pertahanan Ukraina mengumumkan bahwa pasukan pro Rusia telah menyita kapal Slavutich di Sevastopol, di barat daya Crimea.

Insiden itu terjadi pada hari yang sama saat pasukan pro Rusia menyerbu sebuah pangkalan udara Ukraina di Crimea.

Tembakan dan ledakan terdengar di pangkalan udara Belbek, di luar Sevastopol, ketika  pengangkut personel lapis baja menabrak gerbang setelah berakhirnya ultimatum yang diberikan pada pasukan Ukraina.

Menurut komandan pangkalan udara Belbek, Yuliy Mamchur, seorang warga Ukraina terluka dalam pengambilalihan pangkalan yang merupakan fasilitas militer terakhir di Crimea yang masih di bawah kontrol Ukraina.

Ukraina Sebut Kemungkinan Konflik Militer dengan Rusia

Andrii Deshchytsia, Menlu Ukrainia.jpg
Andrii Deshchytsia, Menlu Ukrainia.jpg

Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Deshchytsia mengklaim bahwa kemungkinan konflik bersenjata dengan Rusia sangat tinggi dan terus berkembang.

Pernyataan Andrii itu diutarakan pada hari Ahad, 22/3/14, terkait niat Moskow yang diklaim membuat konflik militer antara Rusia dan Ukraina.

"Kemungkinan itu semakin besar. Kami tidak tahu apa yang dipikirkan oleh (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan apa yang akan menjadi keputusannya," kata Deshchytsia.

"Itu sebabnya situasi saat ini semakin berbahaya dibandingkan yang terjadi pada beberapa pekan lalu," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Ukraina, Andriy Parubiy menuduh Rusia berencana mencaplok seluruh wilayah Ukraina.

Sementara Vladimir Chizhov, duta besar Rusia untuk Uni Eropa, mengatakan pada hari Minggu (23/3), menyebut, Rusia tidak memiliki pandangan ekspansionis dan tidak menginginkan wilayah Ukraina lainnya.

" Federasi Rusia tidak ada maksud untuk melakukan hal seperti itu," kata Chizhov.

Crimea menyatakan kemerdekaan dari Ukraina pada 17 Maret dan secara resmi menjadi bagian dari Rusia setelah referendum sehari sebelumnya dengan perolehan 96,8 persen mendukung pemisahan diri dari jumlah total pemilih yang mencapai 83,1 persen.

Hamas Ancam Israel Jika Duduki Gaza Lagi

Ismail Haniyeh, PM Hamas
Ismail Haniyeh, PM Hamas

Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh memperingatkan Israel untuk tidak melakukan pendudukan kembali Jalur Gaza dan mengatakan Tel Aviv akan membayar mahal setiap agresi tersebut.

“Kami memberitahu musuh dan Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman yang mengancam akan menduduki kembali Gaza, waktu untuk ancaman Anda telah berakhir,” kata Haniyah dalam pawai di Kota Gaza pada hari Ahad kemarin, 23/03/14.

"Setiap agresi atau kejahatan atau kebodohan Anda akan dikenakan harga yang sangat tinggi," jelasnya.

Pada tanggal 12 Maret lalu, Lieberman mengancam akan menduduki kembali seluruh Jalur Gaza yang terkepung di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.

Pernyataan itu diutarakan di televisi Israel, Channel 2 setelah serangan balasan oleh gerakan Jihad Islam sehari sebelumnya.

Haniyeh juga menegaskan penentangan kuat Hamas terhadap apa yang disebut perundingan damai antara Palestina dan rezim Israel.

"Berhenti bernegosiasi dengan musuh. Kami tidak akan mengakui Israel," katanya kepada Otoritas Palestina.

Pada tanggal 20 Maret, Kepala Otorita Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pembicaraan "damai" mencapai "jalan buntu" karena Tel Aviv melanjutkan permukiman ilegal.

Ukraina Kerahkan Militer, Siap Perang Melawan Rusia

Tentara Ukrainia.jpg
Tentara Ukrainia.jpg

Pemerintah Ukraina tengah menggelar militer darurat dan memanggil tentara cadangan sebagai bagian dari persiapan untuk perang melawan Rusia.

Persiapan itu dilakukan satu hari setelah Crimea memilih untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Parlemen Ukraina pada Selasa, 18/03/14, sepakat untuk mengalokasikan anggaran negara sebesar USD 600 juta untuk membeli senjata, reparasi perangkat keras militer dan meningkatkan latihan dalam tiga bulan mendatang.

Selain itu, Ukraina juga memanggil 40.000 tentara cadangan.

Sejumlah tentara cadangan akan dikerahkan menjadi Garda Nasional baru dalam beberapa hari kedepan dan minggu mendatang.

Garda Nasional ini akan bertugas melindungi "tempat-tempat strategis" dan membantu memadamkan protes sporadis di kota-kota timur Kharkiv dan Donetsk.

Seorang mantan menteri pertahanan Ukraina menyatakan penyesalannya, negaranya kehilangan Crimea.

"Saya dapat memberitahu Anda, kami memiliki mereka, Rusia semestinya tidak memasuki Crimea," kata Anatoliy Hrytsenko mantan Menteri Pertahanan Ukraina dari 2005 sampai 2007.

Anatoliy Hrytsenk juga meminta Amerika Serikat dan pemerintah Eropa untuk mengirimkan kapal perang dan pesawat ke wilayah tersebut.

Rusia akan Membalas Sanksi Ompong AS

John Kerry Menlu AS dan Sergey Lavrov, Menlu Rusia
John Kerry Menlu AS dan Sergey Lavrov, Menlu Rusia

Rusia menolak sanksi "ompong" pimpinan AS yang dikenakan terhadap para pejabat Rusia dan Ukraina setelah referendum Crimea dan bersumpah untuk membalas sanksi tersebut.

Pasar Rusia juga menolak sanksi AS, dan nilai Rubel di pasar global tetap stabil.

"Sejauh ini sanksi tampak ompong dan efeknya tidak seperti yang diperkirakan pekan lalu.

"Dari perspektif pasar, risiko terbesar adalah, referendum akan memicu sanksi keras terhadap Rusia yang dapat menyebabkan perang dingin," kata Kathleen Brooks, direktur research Forex kepada AP.

Pada Senin kemarin, pejabat senior Uni Eropa memperingatkan blok negara-28 dan Ukraina akan menderita kekurangan gas pada akhir Oktober jika Rusia memainkan politik energi dan memotong pasokannya dalam perang diplomatik atas nama masa depan Crimea.

Pada waktu yang sama, para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) juga, menyetujui sanksi terhadap 21 pejabat Rusia dan Ukraina yang dianggap bertanggung jawab atas pemisahan Crimea dari ukraina melalui referendum pada Ahad kemarin.

Pernyataan itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Lithuania, Linas Linkevicius kepada AFP, dan menyebut bahwa, 21 pejabat kedua negara akan menjadi sasaran larangan perjalanan dan pembekuan aset-aset mereka.

Rusia Bisa Ubah AS Jadi Abu Radioaktif

Dmitry Kiselyov, Rusia dapat menjadikan AS debu radioaktif
Dmitry Kiselyov, Rusia dapat menjadikan AS debu radioaktif

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Moskow dalam krisis Ukraina, seorang wartawan Rusia mengatakan negaranya merupakan  satu-satunya negara yang bisa mengubah AS menjadi abu radioaktif.

"Rusia adalah satu-satunya negara di dunia yang secara realistis mampu mengubah Amerika Serikat menjadi abu radioaktif," kata penyiar televisi Dmitry Kiselyov pada program mingguannya di Rossiya 1.

"Amerika sendiri menganggap Putin akan menjadi pemimpin yang lebih kuat dari Obama," katanya seperti dikutip AFP.

"Buat apa Obama menelepon Putin sepanjang waktu dan berbicara dengannya selama berjam-jam?" tanyanya.

Dmitri membuat pernyataan itu setelah sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Crimea menyetujui untuk bergabung dengan Rusia.

Wartawan itu mengatakan, Obama sangat khawatir terhadap nuklir arsenal Rusia terutama sistem Perimeter yang pernah digunakan dalam Perang Dingin.

"Bahkan jika personel di semua pos komando kami setelah serangan atom musuh tidak bisa dihubungi (lagi), sistem secara otomatis akan menembakkan rudal-rudal kami dari dalam tanah dan kapal selam ke arah yang tepat," kata Kiselyov.

Presiden Obama mengatakan pada timpalannya dari Rusia bahwa AS menolak hasil referendum di Crimea. Dia juga menekankan bahwa tindakan Rusia telah melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Karena itu bersama Eropanya, AS akan menjatuhkan tindakan tambahan pada Rusia.

Pada hari Senin (17/3/14), Presiden AS itu mengumumkan sanksi terhadap 11 pejabat Rusia dan Ukraina setelah pelaksanaan referendum Crimea. Gedung Putih juga mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia.

Suriah Tulang Punggung Front Perlawanan

Tentara Suriah, teriak kemenangan.jpg
Tentara Suriah, teriak kemenangan.jpg

Duta Besar Iran untuk Baku, Mohsen Pak-Ayeen menggambarkan Suriah sebagai garis depan perlawanan terhadap rezim Israel.

Dalam sebuah wawancara dengan harian Paralel Azeri, Pak-Ayeen mengkritik negara-negara tertentu yang menciptakan krisis di Suriah sambil mengatakan bahwa upaya tersebut bertujuan menghalangi Damaskus melanjutkan perlawanan terhadap rezim Tel Aviv.

Utusan Iran itu juga menolak setiap intervensi militer di Suriah dan menegaskan bahwa Suriah harus menentukan nasib mereka sendiri.

Pak-Ayeen juga meyebut Palestina sebagai isu utama dalam dunia Islam dan mengatakan, semua negara Muslim memiliki sudut pandang yang sama tentang masalah ini. Dia lebih jauh mengkritik para ekstremis yang berpura-pura menjadi Muslim tetapi sebenarnya mencoba  mencoreng citra Islam.

Suriah telah menjadi ajang kekerasan mematikan sejak Maret 2011. Lebih dari 130.000 warga dilaporkan tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga.

PBB Puji Peran Iran Dalam Memerangi Narkoba

PBB Puji Peran Iran Dalam Memerangi Narkoba

Kepala anti-narkotika PBB memuji upaya Iran dalam memerangi perdagangan narkoba.

"Iran mengambil peran yang sangat aktif untuk melawan obat-obatan terlarang, kata Yury Fedotov, direktur eksekutif Kantor PBB untuk Narkoba dan Kriminal (UNODC), kepada wartawan pada hari Selasa (11/3/14) di Wina.

Menurut Fedotov, hampir 390 ton opium berhasil disita oleh Iran pada tahun 2012 yang setara dengan 72 persen dari semua penyebaran di seluruh dunia, dan hal ini sangat mengesankan, tambahnya.

Fedotov lebih lanjut menjelaskan, UNODC akan melanjutkan program-program pengendalian dan anti Narkoba di Iran meskipun beberapa negara termasuk Inggris dan Denmark menghentikan dana untuk program pengendalian narkoba UNODC di Republik Islam Iran.

Iran, yang memiliki perbatasan sekitar 900 - kilometer dengan Afghanistan digunakan oleh para penyelundup sebagai saluran utama untuk menyelundupkan narkoba dari Afghanistan ke negara-negara Eropa.

Selama tiga dekade terakhir, Iran telah menghabiskan jutaan dolar untuk menutup perbatasannya dan mencegah transit narkotika ke negara-negara Eropa, Arab dan Asia Tengah.

Rahbar: Ekonomi Resistensi Strategi Jangka Panjang Iran

Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam di Iran.jpg
Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Revolusi Islam di Iran.jpg

Pemimpin Tinggi Revolusi Islam, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengatakan ekonomi resistensi adalah strategi dinamis dan jangka panjang yang akan membantu Iran mewujudkan tujuan ekonominya.

"Ekonomi resistensi tidak hanya untuk [menghadapi] kondisi sekarang tapi merupakan solusi jangka panjang untuk perekonomian negara dan mencapai tujuan luhur ekonomi negara Islam," kata Ayatullah Khamenei di hadapan sekelompok pejabat ekonomi dan aktivis pada hari Selasa (11/3/14).

Beliau mengatakan, kebijakan ini dapat disesuaikan dengan kondisi yang berbeda dan  membuat perekonomian negara lebih fleksibel serta mencegah kerentanan ekonomi.

Ekonomi reisitensi tidak hanya milik Iran karena seiring krisis ekonomi global beberapa tahun terakhir ini, banyak negara yang ingin memperkuat ekonomi mereka, Ayatollah Khamenei menambahkan.

"Tentu saja, kebutuhan kita pada ekonomi resistennsi lebih besar dari negara-negara lain, karena di satu sisi, negara kita terhubung pada ekonomi global dan bertekad melanjutkan hubungan ini. Jadi secara alami, [egara kita] dipengaruhi oleh tren ekonomi global. Di sisi lain, karena negara Islam berusaha mandiri  dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan luar maka [negara kita] diserang dan menjadi subjek niat buruk dan sabotase [musuh]," tambah beliau.

Ayatollah Khamenei menyatakan, berdasarkan alasan-alasan yang logis, "Kita harus membentengi dasar-dasar ekonomi Iran dan tidak membiarkan niat buruk serta insiden yang berbeda  mempengaruhi perekonomian (Iran)."

"Keadilan sosial adalah salah satu faktor paling penting karena negara Islam tidak akan mencapai kemakmuran ekonomi tanpa keadilan sosial. Kondisi masyarakat yang kurang beruntung harus ditingkatkan," tambah beliau.

Ayatullah Khamenei mengatakan, dalam ekonomi resistensi, perlawanan, kapasitas domestik seperti kemampuan di bidang ilmiah, sumber daya manusia, sumber daya alam, keuangan dan letak geografis harus dimanfaatkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

"Ekonomi resistemsi bukan kebijakan temporer tapi merupakan solusi strategis yang bermanfaat, membantu dan progresif untuk semua era, baik saat ada atau tidak sanksi," tegas Ayatullah Sayyid Ali Khamenei.

Israel Bunuh 3 Warga Palestina di Gaza Selatan

Drone Zionis Israel.jpg
Drone Zionis Israel.jpg

Setidaknya tiga warga Palestina tewas dalam serangan udara terbaru Zionis di Jalur Gaza yang terkepung.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, Ashraf al-Qidra mengatakan serangan udara itu terjadi di kota Khan Yunis selatan pada hari Selasa (11/3/14).

Jihad Islam mengatakan, dalam sebuah pernyataan, tiga warga yang tewas adalah anggota gerakan itu dan aksi pembunuhan dengan pesawat drone itu dilakukan Israel karena mereka melawan penyerbuan militer Israel ke kota Rafah (30 km di selatan Gaza).

Tanggal 3 Maret, satu warga Palestina tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan udara Zionis di Jalur Gaza utara. Pesawat drone Zionis menembakkan setidaknya satu rudal pada sekelompok orang di kota Beit Hanoun.

Gaza diblokade sejak bulan Juni 2007. Sejak itu, standar hidup warga Palestina merosot, tingkat pengangguran dan kemiskinan terus meningkat.

Tepat di Pelupuk Mata, Moskow Membalik Keadaan di Kiev

Revolusi gagal!
Revolusi gagal!

Saat para pemimpin NATO bergembira atas kudeta Kiev, yang mereka kemas dalam opini publik sebagai "revolusi", situasi di lapangan justru berbalik. Alih-alih pemerintahan preman itu mendongkrak taruhannya terhadap Washington dan Moskow, sekarang agen AS harus menjalankan kekuasaan dan mengelola masalah yang mereka organisasikan. Demikian ungkap analis intelijen dan geopolitik, Thierry Meyssan.

Rusia, lanjut Meyssan, tidak menanggapi peristiwa Ukraina selama Olimpiade Sochi berlangsung. Saat negara itu menekankan pemberitaan tentang usaha para atletnya, pertempuran meletus di Kiev dan beberapa ibukota provinsi. "Menurut Kremlin, kapan saja musuh-musuh Rusia dapat mengubah festival olahraga itu menjadi kubangan darah," tulisnya.

Seperti diharapkan, ujar Meyssan, kekuasaan telah berpindah tangan di Kiev saat Olimpiade ditutup. "Pihak Barat, terutama dikarenakan salah informasi, memiliki kesan bahwa kudeta itu pro-Eropa. Namun, terungkapnya percakapan telepon asisten Sekretaris Negeri AS, Victoria Nuland, dengan dutanya, Geoffrey R. Pyatt, tidak meninggalkan keraguan tentang plot AS. Dengan menggunakan gambar palsu, pemerintahan preman dan penjahat itu diubah menjadi kawanan penyiksa etnis Rusia (Russophlie)," katanya.

Sebagaimana dalam seluruh "revolusi berwarna", lanjut Meyssan, penembak jitu misterius di atap gedung menembaki kerumunan maupun polisi, dan pemerintah harus bertanggung jawab. Di tengah kebingungan, Barat memiliki kesan bahwa "rakyat" telah merebut istana negara. Kenyataannya, saat sebagian besar aktivis Nazi bergerombol di Lapangan Maidan yang diliput langsung televisi internasional, para politisi di bagian kota lainnya diam-diam merebut istana negara. "Dari sudut pandang ini, pihak Eropa dapat yakin bahwa bukan Nazi yang mengambil-alih kekuasaan," imbuhnya.

Nazi Ukraina tidak ada hubungannya dengan ekstrim kanan Eropa Barat, yang biasanya membuka tangan pada Zionis (kecuali Front Nasional Perancis). "Selama Perang Dingin, mereka dipekerjakan NATO sebagai jaringan di belakangnya yang dikerahkan untuk menyabot perekonomian Soviet serta dikelola Polandia dan Lithuania," kata Meyssan.

Dalam unjuk rasa selama tiga bulan, lanjutnya, mereka bergabung dengan kelomok Islamis Tatar yang datang terutama dari Suriah, tempat mereka berlatih jihad. "Tatar, penduduk histrosi Krimea, yang dibubarkan Stalin karena mendukung Nazi selama Perang Dunia II, kini tersebar terutama di Ukraina dan Turki. Di Lapangan Maidan, mereka mampu menunjukkan pengalaman yang diperoleh di Suriah: mereka membutakan dan memutilasi polisi!" paparnya.

Revolusi di Maidan Square menjadi selubung bagi kudeta yang sangat klasik, lanjut Meyssan. Di hadapan "diplomat" AS, Rada (parlemen Ukraina) melanggar konstitusi dengan melengserkan (presiden) tanpa referendum. "Presiden diberhentikan tanpa perdebatan atau hukuman serta memberikan kekuasaan legislatif dan eksekutif pada Oleksandr Turchinov, mantan kepala dinas rahasia," tulisnya.

Diktator baru yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri adalah Arseniy Yatsenyuk. "Ajaib, penunjukkan itu sesuai dengan keinginan yang sebelumnya diungkapkan Victoria Nuland," tukas Meyssan. Perdana Menteri baru menunjuk kabinet baru yang akan dipersembahkan pada para pengunjuk rasa di Lapangan Maidan. Para pengunjuk rasa yang dua pertiganya merupakan kaum Nazi, mencemooh kebanyakan dari mereka karena berasal dari ras Yahudi, lanjutnya.

Di Krimea, kata Meyssan, di mana mayoritas penduduknya beretnis Rusia dan menjadi tempat pangkalan Angkatan Laut Rusia, parlemen setempat juga ikut terseret dalam arus "semangat revolusioner" dengan menggulingkan pemerintah daerah (yang loyal pada Kiev) dan mengangkat sendiri (pemerintah pro- Rusia). "Bersamaan dengannya, personil militer berseragam, tanpa bendera atau lencana, mengambil alih gedung-gedung pemerintah dan bandara untuk mencegah pemerintah baru di Kiev mengirim pasukannya," katanya.

Di Kiev, Rada mengecam campur tangan Rusia dan menyerukan penghormatan terhadap Memorandum Budapest, tulis Meyssan. Pada 1994, AS, Inggris, dan Rusia meneken perjanjian pembekuan Ukraina dalam pertukaran untuk menyerahkan senjata nuklir. "Tapi bagi Moskow, Memorandum tersebut tidak lagi berlaku karena telah dilanggar Washington dan London sejak 'Revolusi Oranye' pada 2004, lebih-lebih sejak kudeta pekan lalu," ujarnya.

Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Meyssan. Pada 25 Mei, Brussels akan menyelenggarakan pemilihan untuk Parlemen Eropa, Kiev akan menyelenggarakan pemilihan presiden, sementara Crimea akan mengadakan referendum tentang penentuan nasib sendiri. "Setelah mandiri, Crimea selalu dapat memilih terhubung ke Rusia yang dimiliki hingga 1954. Uni Eropa pada gilirannya harus memenuhi harapan yang mengemuka dan karena itu membayar, entah dengan uang apa, sebagian utang Ukrainan sebesar 35 miliar dolar AS. Kaum Nazi di Lapangan Maidan tidak akan kembali ke bawah tanah, melainkan akan menuntut bagiannya dalam pemerintahan," paparnya.

Tapi cerita tidak akan berakhir selama masih ada masalah bagi Kremlin di bagian timur Ukraina (rumah bagi penduduk dan industri pertahanan Rusia) dan Transnistria (mantan Bessarabia, yang dulunya menjadi pusat penelitian rudal Soviet). "Negara kecil itu dengan populasi etnis Rusia, yang tidak ada dalam peta, karena tidak memiliki kursi di PBB, merebut kemerdekaannya selama bubarnya Uni Soviet, namun dianggap sebagai bagian dari Moldova," tulis Meyssan.

Negara itu dengan gagah berani berperang bersama Moldova, para penasihat penerbangan Rumania, dan NATO pada 1992. "Negara itu juga berhasil menjaga model sosial Soviet seraya mengadopsi lembaga-lembaga demokratis," kata Meyssan. Keamanannya dijamin oleh "pasukan penjaga perdamaian" Rusia.

Minimal, lanjutnya, dua puluh kilometer persegi Ukraina dapat bangkit dan bergabung dengan Transnistria untuk menawarkan jalan keluar ke Laut Hitam, namun Ukraina akan terputus dari barat. "Paling-paling, hubungan jalur Crimea ke Transnistria akan mengambil sekitar ratusan kilometer dari garis pantai termasuk kota Odessa," tulis Meyssan menggambarkan.

Kekacauan karena itu akan terus berlangsung di Ukraina, kata Meyssan. "Namun beban berat akan ditanggung para penuggangnya sendiri, yaitu Amerika Serikat dan Uni Eropa," imbuhnya.

Selain beban keuangan, bagaimana mereka akan mengelola kaum Nazi dan jihadis sekutunya yang menentukan keberhasilan kudetanya? "Unjuk kekuatan Washington mulai berubah menjadi sebuah kegagalan," pungkasnya.

Sumbu Harapan: Dari Beijing Hingga Beirut via Moskow-Tehran-Damaskus




Labbaika Ya Khamenei

A. Skenario "Islam versus Islam"

Strategi AS rancangan Zbigniew Brzezinski yang memanfaatkan dukungan kaum obskurantis Islam untuk melawan kebijakan Muslim progresif maupun Rusia, memicu aliansi untuk melawannya. Kini China, Rusia, Iran, Suriah, dan Hizbullah berdiri bersama-sama untuk melawan.

Pada akhirnya, perangkap pun bermunculan untuk kalangan yang memang sengaja menyiapkannya.

Iran, Suriah dan Libanon berkat Hizbullah dan para sekutunya, yang dianggap Barat selama bertahun-tahun sebagai sumber kejahatan karena dukungannya terhadap apa yang mereka sebut "terorisme", belum selesai dibicarakan. Setelah perlakuan individual terhadap masing-masing mereka sesuai proyek perpecahan politik di wilayah tersebut, seutas sumbu telah terbangun dengan sendirinya, yang dimulai dari gerbang Rusia dan Cina dan berujung di Tel Aviv.

Sumbu ini berakar pada kebijakan politik Barat yang diperuntukkan bagi wilayah ini. AS, diikuti negara-negara besar Barat, telah menyatakan bagaimana kepentingan ekonomi harus dipertahankan dengan biaya apapun. Kebijakan bias ini telah menghasilkan ketegangan selama bertahun-tahun, sumber konflik bersenjata, dan perkelahian jalanan yang tak henti-hentinya memberi makan berita-berita televisi.

Kebijakan ini, yang diabadikan untuk beberapa waktu, dilaksanakan dengan dukungan pemangku kepentingan lokal. Namun, percepatan terjadi setelah runtuhnya Tembok Berlin, yang disaksikan sebagai peristiwa bersejarah, yang justru menandai munculnya strategi agresif dan menghina terhadap Timur Tengah.

Uni Soviet telah menghilang, negara-negara di wilayah ini tidak bisa berharap apapun selain mengandalkan kontrol Barat, terutama AS. Alih-alih mengambil keuntungan dari posisi istimewa sebagai penengah ini, AS dan beberapa negara Barat lainnya lebih mendukung benturan dan dominasi "Timur Tengah yang diperluas" melalui intervensi langsung di Irak dan Afghanistan, juga di Libanon, Yaman, dan Maghreb, termasuk niat yang telah diungkapkan, di Suriah dan Iran.

AS diketahui, sejak tahun 70-an, setelah guncangan minyak, harus mengendalikan sumber-sumber bahan baku, terutama minyak, serta rute untuk mengakses sumber daya tersebut. Karena, mereka memiliki pengalaman pahit dalam menemukan kebutuhan vital ini, baik untuk ekonomi mereka maupun untuk kenyamanan warganya.

Para ahli berbeda pendapat seputar penilaian terhadap cadangan gas dan hidrokarbon, namun gagasannya tetap konstan, yaitu sifat terbatas kekayaan tersebut yang terletak di tangan Badui (Arab Saudi) serakah yang tidak membutuhkan emas selama waktu luang dan kesenangan mereka dibiayai.

Saat "benturan peradaban" Samuel Huntington menggantikan Perang Dingin, bagi AS, Islam telah menjadi musuh baru yang berguna, semacam "sekutu", melawan Eropa. Secara pragmatis dan oportunistik, AS melihat dalam gerakan Islam terdapat "alasan yang tepat" dan memilih memainkan kartu Muslim untuk lebih mengontrol jalur emas hitam. Mereka telah merasakan manfaat dari sekutu berbahaya ini, jauh sebelum ledakan komunisme.

Diawali pula pada 1970-an, AS mendukung ekstremis Islam, dari Ikhwanul Muslimin Suriah hingga kelompok Islam Bosnia dan Albania, dari Taliban hingga Jamaah Islamiyyah Mesir. Bahkan terdapat pembicaraan tentang hubungan mereka dengan FIS (Front Penyelamat Islam) yang menjadi pelaku kekerasan "GIA" di Aljazair. Mereka memanjakan kaum Wahhabi yang dianut monarki Saudi pro-AS yang mendanai hampir semua jaringan Islam (dangkal dan takfiri) di seluruh dunia. Mereka memainkan... gerakan fundamentalis yang mereka percaya betul mampu ditangani, kendati kadang-kadang berbalik melawan "Setan Besar" untuk mencapai tujuannya sendiri.

Sebaliknya, AS mengabaikan atau ingin menetralisir negara-negara Muslim yang mungkin dimaksudkan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan otonomi relatif. Lihat saja Presiden Jimmy Carter yang mengabaikan Syah (Pahlevi), sementara Iran menjadi tuan minyak. Sebagai tambahan, terdapat pula keinginan untuk menghancurkan tanda-tanda kemerdekaan intelektual, bahkan di negara-negara Arab sekuler seperti Suriah, Mesir, dan Irak.

Permainan dengan Islamisme menghasilkan kerugian pada gerakan sekuler yang mewakili alternatif politik Islam radikal.... Namun, "Islamisme" jelas tidak dapat divampuradukan dengan Republik Iran "Islam" yang memiliki asal-usul tidak lazim. Selain itu, beberapa penulis yang khusus mempelajari gerakan Islam terkadang membuat kesalahan dengan mencampuradukan Republik Islam Iran dengan kaum Islamis, kendati keduanya tidak memiliki kesamaan, kecuali fakta bahwa keduanya merujuk pada Islam dan Syariah. Perbedaan mendasarnya adalah definisi Islam politik yang diusung satu sama lain.

Setiap hal memisahkan keduanya secara mendasar dan jika memang AS tidak berbuat banyak untuk menyelamatkan Syah, sikap ini dibenarkan oleh mereka untuk alasan strategis, karena Iran bagi mereka sama sekali tidak boleh menjadi kekuatan regional yang besar. Ini dijelaskan beberapa waktu setelah jatuhnya Syah, di mana AS menginisatifkan perang yang dilancarkan Saddam Hussein terhadap tetangganya, yang menghancurkan kedua negara yang dapat memiliki pengaruh menentukan di kawasan Teluk.

Namun, perkembangan di Iran selepas perang dengan Irak memungkinkannya menjadi kekuatan regional nyata yang ditakuti monarki Teluk tertentu, yang lebih suka mempercayakan keamanan dirinya pada Barat, terutama AS. Sebagai imbalannya, mereka mempercayakan "sumberdaya"nya pada perekonomian Barat serta mendanai kegiatan dan gerakan yang didesain dinas rahasia Washington.

Monarki yang sama menutup mata terhadap pelbagai peristiwa saat ini di beberapa daerah, termasuk Palestina, meskipun mereka mengklaim mendukung aspirasi rakyat Palestina. Mereka menjadi negara Arab pertama yang menjalin kontak langsung atau rahasia dengan "Israel", yang kemudian memicu pemulihan hubungan antara gerakan perlawanan Palestina dengan Iran.

Iran saat ini tampil sebagai satu-satunya pihak yang bersedia membela tempat-tempat suci Islam dengan pasukan al-Quds, cabang dari Pengawal Revolusi, dan lewat dukungannya terhadap Hamas. Sihir AS telah berbalik melawan penyihirnya.

Bagi Amerika Utara, dunia Arab-Muslim tetap dipandang sebagai dunia kaya minyak, dapat dieksploitasi sesuka hati, namun secara abu-abu miskin dan dipatok dalam kondisi ketergantungan total terhadap teknologi (Barat), pasar dari miliaran konsumen yang tak berdaya secara politik, militer, dan ekonomi.

Sergei Markov: "Terima Proposal atau Perang di Ukraina!"

Tentara Rusia (RT)
Tentara Rusia (RT)

Menurut direktur Institute of Political Studies, Sergei Markov, krisis saat ini bukan tentang Crimea, melainkan hak warga berbahasa Rusia di seluruh Ukraina yang ingin dilindungi Kremlin dari tindak kekerasan dan diskriminasi. "Rusia tidak ingin melakukan intervensi militer di Crimea dan tidak ingin mengambil Crimea dari Ukraina," tegasnya.

Bersamaan dengan itu, ia mengajukan solusi politik untuk krisis tersebut. Pertama, menciptakan pemerintahan koalisi di Kiev yang terdiri dari semua pihak, termasuk dari timur dan selatan negara itu. "Pemerintah saat ini didominasi ekstremis anti-Rusia asal Ukraina barat," kata Markov.

Kedua, Ukraina perlu merancang konstitusi demokratis yang menjamin populasi Ukraina berbahasa Rusia yang akan memberikan status resmi pada bahasa Rusia dan menetapkan prinsip federalisme. Ketiga, pemilihan presiden dan parlemen harus segera digelar.

"Pengamat pemilu independen harus memainkan peran aktif dalam memastikan bahwa pemilu itu bebas dan adil," imbau Markov. Ini mengingat akan adanya bahaya nyata bahwa pemilu itu akan dimanipulasi kalangan militan neo-Nazi yang secara de facto merebut kekuasaan melalui kudeta, imbuhnya.

"Jika solusi demokratis dan damai terhadap krisis Ukraina ini ditolak pasukan oposisi yang telah merebut kekuasaan di Kiev, saya khawatir, Rusia tak punya pilihan kecuali kembali pada cara-cara militer," ujarnya. Jika ingin menghindari perang, lanjutnya, para pemimpin junta ekstrimis itu harus mengadopsi dan mematuhi proposal damai dan demokratis pihak Moskow.

Dua Roket dari Suriah Hantam Timur Laut Libanon

Al Qaa, kota perbatasan Suriah - Lebanon.jpg
Al Qaa, kota perbatasan Suriah - Lebanon.jpg

Dua roket yang ditembakkan dari Suriah menghantam daerah dekat kota perbatasan Libanon, al-Qaa, seiring terus bergulirnya krisis Suriah.

Roket-roket itu menghantam wilayah tak berpenghuni antara kota Hermel dan al-Qaa pada hari Sabtu (8/3/14).

Serangan roket dari Suriah yang hampir setiap hari terjadi dianggap sebagai pertanda merembetnya kekerasan dari negara itu ke Libanon.

Pada hari Jumat (7/3/14), militer Libanon mengatakan tiga roket menghantam beberapa kota di bagian timur Lembah Bekaa. Untungnya, tidak ada korban yang jatuh.

Kelompok teroris ISIS yang berafiliasi dengan al-Qaeda mengatakan bertanggung jawab dalam serang.an roket tersebut

Lembah Bekaa berbatasan dengan wilayah Qalamoun yang strategis di Suriah. Saat ini pasukan pemerintah Suriah sedang memerangi teroris dukungan asing di wilayah itu.

Zionis Potong Pasokan Air ke al-Quds

Anak Palestina, mencari seteguk air.jpg
Anak Palestina, mencari seteguk air.jpg

Rezim Zionis memotong pasokan air untuk 45.000 warga Palestina yang berada di daerah Timur al-Quds (Yerusalem), sumber-sumber setempat mengatakan.

Warga kamp pengungsi Shuafat mengatakan pada hari Rabu (5/3/14) bahwa suplai air mereka telah dipotong selama hampir tiga hari. Sementara di sejumlah pinggiran kota Palestina lain dekat al-Quds, suplai air mereka sejak 20 hari juga telah terhenti.

Menurut warga, otoritas Israel secara bertahap mengurangi pasokan air sekitar dua minggu yang lalu sampai air benar-benar berhenti. Namun, perusahaan air Zionis Israel, Gihon membantah telah menutup saluran air ke wilayah itu.

Khaled al-Khalidi, dari Shuafat, mengatakan rezim Tel Aviv melanggar kesepakatan yang ditengahi PBB untuk memberi layanan air pada para pengungsi Palestina.

Kesepakatan itu ditandatangani antara Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada tahun 1956 dan rezim Israel bergabung dengan kesepakatan tersebut pada tahun 1967.

Pejabat lokal Palestina menambahkan, rezim Tel Aviv pernah mencoba memotong pasokan air untuk warga kamp pada tahun 1988.

Al-Khalidi selanjutnya meminta UNRWA untuk memenuhi kewajibannya terhadap pengungsidan mewajibkan para pejabat Israel untuk menyediakan pasokan air.

LSM Palestina, Land Research Centre, juga mengatakan dalam sebuah laporan terbaru bahwa pemukim Israel dari pemukiman Yiztar dan Baracha menggunakan mata air warga Palestina di desa Burin di kota Nablus, Tepi Barat utara untuk memelihara ikan.

80.000 Warga Palestina Tercekam Krisis Air

Warga Palestina, krisis air.jpg
Warga Palestina, krisis air.jpg

Sekitar 80.000 warga Palestina di Timur al-Quds (Yerusalem) tidak bisa mengakses air selama lebih dari tiga hari, sebuah laporan mengatakan.

Menurut laporan Middle East Monitor pada hari Sabtu (8/3/14), perusahaan air Zionis, Gihon, membuat pengumuman tentang hal itu pada hari Jumat (7/3/14). "Sekitar 80.000 warga Palestina di empat lingkungan Arab di Yerusalem dan pinggirannya telah menderita kekuarangan air total selama tiga hari," demikian pernyataan Gihon.

Perusahaan itu mengatakan, alasan pemotongan pasokan air adalah infrastruktur air di lingkungan itu.

Sementara, penduduk di kamp-kamp pengungsi Palestina di Su'fat, Ras Khamis dan Ras Shihadeh, serta pinggiran al-Salam, mengatakan mereka telah mengalami kurang air total selama beberapa hari.

Penduduk mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa puluhan ribu pengungsi dan warga Palestina tidak menikmati air di tiga lingkungan sejak awal pekan lalu.

Pernyataan itu menyalahkan perusahaan Gihon, satu-satunya badan yang memasok air ke Timur al-Quds, dan mengatakan, "Gihon mulai mengurangi porsi air dua minggu yang lalu. Dan pada akhirnya air benar-benar berhenti."

Khalid al-Khaldi, di kamp pengungsi Su'fat, mengatakan "Ada sekitar 23.000 pengungsi dan warga Palestina di kamp dan mereka tidak memiliki air selama tiga hari. Di Ras Shihadeh, tidak ada air sejak 20 hari lalu."

Khaldi menyalahkan Badan PBB untuk Bantuan dan Pekerjaan Palestina (UNRWA) atas masalah air ini.

Kerry Peringatkan Rusia tentang Aneksasi Crimea

John Kerry dan Sergey Lavrov
John Kerry dan Sergey Lavrov

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry memperingatkan Moskow bahwa setiap upaya Rusiamencaplok wilayah otonom Crimea akan menutup pintu diplomasi dalam masalah ini.

Kerry mengatakan pada timpalannya dari Rusia, Sergei Lavrov, di telepon pada hari Sabtu (8/3/14) bahwa Crimea adalah bagian dari Ukraina dan Moskow harus menghindari pengiriman pasukan militer di sana.

"Menteri menggarisbawahi kesiapan AS untuk bekerja sama dengan mitra dan sekutunya dalam memfasilitasi dialog langsung antara Ukraina dan Rusia," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang berbicara secara rahasia karena tidak memiliki wewenang berbicara pada media.

"Pada saat yang sama, dia [John Kerry] memperjelas bahwa berlanjutnya eskalasi militer dan provokasi di Crimea atau tempat lain di Ukraina bersama langkah-langkah untuk mencaplok Crimea ke Rusia, akan menutup setiap ruang yang tersedia untuk diplomasi," kata pejabat itu.

Pada hari Kamis (6/3/14), Parlemen Crimea memilih untuk berpisah dari Ukraina dan menjadi bagian dari Rusia serta menyerukan referendum 10 hari mendatang untuk memvalidasi keputusannya.

Sebagai tanggapan, Presiden AS Barack Obama mengatakan bahwa referendum Crimea akan melanggar Konstitusi Ukraina dan melanggar hukum internasional sambil memerintahkan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam intervensi militer Rusia di Ukraina, termasuk larangan perjalanan dan pembekuan aset mereka di AS.

Penggulingan Yanukovich Plot AS

Tentara Rusia di Ukrania
Tentara Rusia di Ukrania

Pemerintahan Obama telah merancang plot dan bersekongkol dalam penggulingan Presiden Ukraina yang mendapat dukungan Rusia demi menciptakan sebuah rezim boneka, seorang pensiun perwira CIA dan aktivis politik mengatakan.

"Belum pernah terjadi sebelumnya dalam 50 tahun saya di Washington...Amerika begitu telah memplot, membantu dan bersekongkol serta memasukkan perdana menteri baru di Ukraina," kata Ray McGovern pada Press TV pada hari Senin (3/3/14).

McGovern menyatakan bahwa CIA memiliki sadapan percakapan telepon antara Dubes AS untuk Ukraina, Geoffrey Pyatt, dan Victoria Nuland, Asisten Menlu untuk Urusan Eropa. Sadapan percakapan itu menegaskan peran Washington di Ukraina. Sasapan itu dibuat bulan Januari lalu.

McGovern mengatakan, krisis di Ukraina tak akan bisa diselesaikan oleh orang-orang seperti Menteri Luar Negeri AS, John Kerry atau rezim boneka yang baru dipasang di Ukraina.

Ukraina dicengkeram kerusuhan sejak November 2013 setelah presiden terguling, Viktor Yanukovych, menolak menandatangani Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa.